BI Gelar Pelatihan Kewirausahaan Bagi Para Pelaku UMKM Putra Asli Papua
Kamis, 24 Mei 2012
Sumber : Pasific Post

Jayapura,- Pelatihan kewirausahaan bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) putra asli Papua yang dijadwalkan berlangsung selama dua hari yaitu mulai tanggal 23-24 Mei 2012 merupakan salah satu bentuk komitmen Bank Indonesia untuk penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang terus di upayakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti diketahui bahwa BI sebagai institusi yang menjaga kestabilan nilai rupiah, juga tetap mengambil barbagai upaya dalam pemberdayaan para pelaku UMKM melalui beberapa baseline survey, pengembangan klaster bisnis, penyediaan data base UMKM, dan pelaksanaan kegiatan pemetaan dan pendalaman klaster serta kerjasama dengan pemerintah. Demikian dikatakan oleh Kepala Kantor Bank Indonesia Provinsi Papua dan Papua Barat Leo R. Tandiarrang dalam pembukaan pelatihan kewirausahaan kepada pelaku UMKM di Kota Jayapura yang berlangsung di aula kantor BI, Rabu (23/5). Kegiatan tersebut dihadiri oleh dari unsure pemerintah, Sekda Provinsi Papua dan para pelaku usaha yang ada di Kota Jayapura. “Adapun kegiatan yang dilakukan selama ini antara lain berupa pembinaan dan pengembangan klaster ikan bandeng di Holtekamp sejak tahun 2010, membentuk dan mempublikasikan informasi data base UMKM dengan tujuan meningkatkan fungsi intermediasi data-data ekonomi, keuangan dan perbankan, serta memfasilitasi peningkatan kualitas pelaku UMKM pada bidang kompetensi usaha, pembukuan,pemasaran,dan penguasaan teknologi informasi, “paparnya. Berkenan dengan kegiatan itu lanjut Leo, kegiatan pelatihan kewirausahaan ini di fokuskan pada pelaku UMKM masyarakat asli Papua dari berbagai bidang usaha, antara lain penjual pinang,peternak,usaha perikanan dan tambak, kerajinan batik ukir-ukiran, antara lain serta manik-manik, bengkel,tanaman hias,pedagang kelontong ,kontraktor dan leveransir, pengiriman barang,ojek,pengolah bandeng dan pengolah ikan asar. “Jumlah peserta sekitar 40 pelaku usaha yang berdomisili di Kota dan Kabupaten Jayapura dan sebagian diantaranya telah mendapatkan pembiayaan dari perbankan, “ujarnya. Lanjut dikatakan Leo, dengan pelatihan kewirausahaan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kompetensi para pelaku UMKM putra asli Papua, khususnya terkait dengan manajemen usaha, pengelolaan keuangan,produk dan persyaratan kredit perbankan, lalu memberikan motovasi dan pembentukan pelaku UMKM putra asli Papua agar menjadi pelaku usaha yang tangguh dan profesiaonal dalam mengelola usahanya. Kemudian mendorong pelaku usaha untuk menggunakan jasa-jasa dan produk-produk perbankan dalam meningkatkan kapasitas usaha, serta mendorong pelaku UMKM putra asli Papua menjadi wirausaha mandiri dan berkualitas, “tandasnya. Leo menambahkan, melalui kegiatan ini diharapkan permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM selama ini antara lain permodalan, perizinan,pemasaran, manajemen usaha serta administarsi pembukuan dapat teratasi. Sementara itu Sekretaris daerah Provinsi Papua drh. Constan Karma dalam wejangannya mengatakan, tentu sudah menjadi pengetahuan kita bersama bahwa perekonomian kita di Papua masih sangat timpang. Ketimpangan itu terlihat dari konstribusi sektor pertambangan yang mencapai rata-rata diatas 60 persen terhadap PDRB kita setiap tahun, Sementara sektor pertanian disisi lain hanya memberikan kontribusi sekitar 10 persen saja. “Padahal disektor pertanian inilah hidup sebagian terbesar rakyat kita, ketimpangan itu juga bisa dinilai dari karakteristik sektor pertanian kita yang umumnya masih berkocak subsisten, akibatnya dampak pertumbuhan ekonomi secara makro terhadap percepatan peningkatan pendapatan para petani kita masih relative lemah, “kata Constan Karma. Menurutnya, ketimpangan ini juga tampak jelas apabila kita melihat dari sisi politik belanja anggaran pemerintah. Sebagaimana kita ketahui bersama, sistem anggaran belanja pemerintah sangat ditentukan oleh dua jenis urusan yaitu, urusan wajib dan urusan pilihan. “Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dnegan pelayanan dasar (basic service) bagi masyarakat,dilain pihak urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pengembangan potensi unggulan (core competence) yang menjadi keakhasan daerah tersebut, “jelasnya. Ia mengatakan, yang menjadi masalah adalah bahwa anggaran pemerintah yang dikleuarkan setiap tahun untuk membiayai kedua urusan itu masih jauh dari proporsional. Pada tahun 2011 di perkirakan hanya sekitar 5,25 persen saja dari anggran kita yang dialokasikan untuk membiayai urusan pilihan, Padahal pada urusan pilihan inilah semua sektor ekonomi yang bersifat produktif itu bernaung. Dirinya menegaskan bahwa, disproporsionalitas anggaran ini tidak hanya terjadi di Provinsi kita di Papua ini, tetapi juga terjadi di hampir semua daerah di Indonesia, “tegasnya. Walaupun begitu lanjut dia, di daerah-daerah lain yang telah maju di Indonesia, alokasi anggran pemerintah untuk urusan pilihan yang relative kecil itu dapat dikompensasi dengan para sektor swasta yang besar, Sehingga bisa kita katakan bahwa ekonomi kerakyatan di daerah-daerah tersebut sudah bergerak sendiri dengan kekuatan swasta/non pemerintah. “Hal ini berarti bahwa ada dua agenda mendesak yang perlu kita wujudkan di Papua, pertama kita perlu menata ulang politik anggaran kita sehingga ketersediaan anggaran pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun di Kabupaten/Kota, “jelasnya. Dikatakan, pemerintah sangat menyadari pentingnya kewirausahaan dalam pembangunan kita, tidak saja dalam pembangunan ekonomi, tetapi juga dalam pembangunan berbagai bidang lain secara keseluruhan. “Dalam kaitan itulah maka, pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia merupakan kegiatan yang sangat strategis dan yang harus kita tunjang bersama, kita memerlukan wirausahaan-wirausahaan yang mampu menangkap peluang-peluang usaha yang banyak tersedia di Papua, dan mengembangkannya dengan sungguh-sungguh, “terangnya.